Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Desa Pesanggrahan Nomor 5 Tahun 2022 :

• Dalam memenuhi dan melayani permohonan Informasi Publik Desa, Pemohon Informasi Publik Desa dibagi atas:
  1. Pemohon individu/perorangan; dan/atau
  2. Pemohon kelompok/lembaga publik/organisasi kemasyarakatan.
• Mekanisme pelayanan Informasi Publik Desa bagi Pemohon Individu sebagaimana dimaksud diatas adalah mengisi formulir permohonan Informasi Publik Desa dengan melampirkan foto copy KTP.
• Mekanisme pelayanan Informasi Publik Desa bagi Pemohon kelompok masyarakat/lembaga publik/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  1. Mengisi formulir permohonan Informasi Publik Desa;
  2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan;
  3. Melampirkan foto copy AD/ART;
  4. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu/setempat bagi lembaga publik dan organisasi kemasyarakatan; dan
  5. Melampirkan foto copy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi lembaga publik dan organisasi kemasyarakatan.
• Maksud dan tujuan permohonan Informasi Publik Desa oleh pemohon Informasi Publik Desa harus jelas/logis dalam penggunaannya.
• Informasi Publik Desa yang diminta maksimal adalah 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang berjalan